BIN, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan langkah Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin membentuk Satuan Tugas Penanganan Tambang Timah Ilegal dan menunjuk pengusaha timah Aon sebagai ketuanya. Legislatif merasa tidak pernah diajak bicara.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi, Minggu malam, 19 Juni 2022.
“Singkat saja, sampai detik ini kami sebagai mitra penyelenggara pemerintah daerah belum pernah diajak bicara mengenai upaya pencegahaan tambang ilegal/timah ilegal dengan pola pembentukan “Satgas” yang dipimpin/diisi dari unsur di luar pemerintahan,” kata Amri secara tertulis seperti dikutip dari laman suarabangka.com.
“Jadi benar-benar belum mengerti filosofi, landasan hukum serta arahnya ini mau bagaimana,” sambungnya.
Kemudian Amri belum bisa memberikan komentar secara rinci terkait pembentukan Satgas ini.
“Karena belum ada penjelasan sebelumnya maka komentar saya saat ini dalam Bahasa Sundanya “lier” pusing. Kok namanya Satgas. Satgas itu identik dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Baik persuasif maupun penegakan hukum itu sendiri,” katanya.
“Biasanya pembentukannya mesti ada landasan hukum yang jelas dan orang-orang yang mengisinya pun jelas dari unsur pemerintahan dan aparat Forkopimda lainnya. Biasanya gubernur langsung sebagai Ketua Satgas,” sambung politisi PPP.
Amri menilai jika Satgas Penanganan Tambang Timah Timah Ilegal diisi oleh orang di luar pemerintahan atau diisi oleh kalangan pengusaha, sebaiknya namanya tidak Satgas.
“Kalo diisi oleh pelaku usaha sendiri atau masyarakat sipil maka sebaiknya namanya “Forum” saja, enggak usah Satgas. Ini pendapat saya sebelum ada penjelasan resmi Pj. Gubernur dan stafnya ya,” kata Amri.
Makanya, kata Amri, DPRD segera akan mamanggil Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin.
“Untuk itu pastinya kami akan minta penjelasan di forum resmi DPRD nantinya baik melalui Komisi, Pimpinan ataupun Rapat Banmus nantinya,” ujarnya.
Namun, Amri tetap mencoba berpikir positif atas upaya yang dilakukan Ridwan.
“Akhirnya dengan fatsun berbaik sangka, pastinya kita berharap langkah/pola baru ini dapat memberikan hasil yang sesuai dengan diharapkan,” tandasnya.
Rapat Pembentukan Satgas
Diberitakan sebelumnya, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin menunjuk Aon alias Thamron pengusaha asal Kabupaten Bangka Tengah sebagai Ketua Satgas Penanganan Tambang Timah Ilegal, Minggu, 19 Juni 2022.
Selain dihadiri Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Ujang Darwis dan Kajati Babel, dalam rapat pembentukan ini hadir para pengusaha tambang timah di Bumi Serumpun Sebalai.
Ridwan Djamaludin mengatakan untuk menyelesaikan persoalan tambang timah ilegal harus melibatkan masyarakat.
“Intinya beliau – beliau (pengusaha timah) harus ikut menjaga bersama – sama. Selama ini beliau mengetahui operasional di lapangan. Saya tahunya sedikit – sedikit saja, nah ketemu orang di lapangan saya tanya, kamu jualnya (timah) ke siapa? tidak ada yang bicara,” kata Ridwan.
Ridwan menambahkan, mengatasi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung bukan perkara mudah. Maka itu, tugas Satgas akan dilakukan secara berkesinambungan
“Saya juga sedang mencari data ada berapa ribu hektare luasan yang harus kita tanggulangi. Nanti malam saya akan bicara dengan teman – teman yang saya sepakati sebagai pengurus tim satgasnya,” kata Ridwan.
“Secara prinsip regulasi itu regulasi yang ada, secara operasional nanti Tim Satgas ini bekerja di lapangan memetakan masalah yang ilegal sebenarnya apa sih?” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan masih diupayakan konfirmasi dan verifikasi kepihak terkait. (fh/way)
