Stisipol Pahlawan 12 Gelar PPC Bahas Bangka Terancam Kiamat Pangan

oleh -
oleh

BIN, BANGKA-Terwujudnya transformasi kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan merupakan komitmen nasional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Hal inilah yang coba dikulik dalam forum Public Policy Corner (PPC) STISIPOL Pahlawan 12 secara hybrid yaitu offline dan online melalui zoom meeting  pada hari Senin 2 Februari 2022 dengan tema Tantangan Kebijakan Ketahanan Pangan.

Forum diskusi ilmiah ini menghadirkan narasumber antara lain Chandra Setyawan, S.TP.,M.Eng., Ph.D.IPM yang merupakan Dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Ir. Pan Budi Marwoto, MS.i  serta Widya Handini, B,Sc,M.Sc Akademisi STISIPOL Pahlawan 12. Acara ini dimoderatori oleh Dr. Darol Arkum, ketua STISIPOL Pahlawan 12.

Dalam diskusi yang diikuti dosen, staf serta mahasiswa tersebut, diungkapkan oleh Pan Budi Marwoto “Tahun 2018 Bangka Belitung menduduki posisi ke-5 dari 12 provinsi dengan indeks kerentanan pangan di bawah rata-rata nasional. Beberapa faktor menyebabkan Indonesia rentan mengalami rawan pangan seperti tingginya ketergantungan impor bahan pangan, tingginya konsumsi pangan beras dan terigu, hingga faktor kerusakan lingkungan menjadi pemicu Indonesia menghadapi kondisi rentan rawan pangan termasuk Bangka Belitung”.

Dalam kesempatan tersebut Widya Handini lebih menyoroti pada faktor lingkungan yang menjadi pencetus Bangka terancam rawan pangan

“Kondisi eksisting lahan di Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka saat ini cukup mengkhawatirkan karena tidak hanya alih fungsi lahan pertanian perkebunan sebagai lahan tambang tetapi juga deforestasi yang semakin jadi. Hal lain yang turut memperparah keadaan lahan adalah perubahan iklim sebagai dampak aktivitas manusia seperti sendimentasi, limbah industri, pencemaran hingga polusi. Belum lagi produktifitas masyarakat yang cenderung menurun dalam hal pertanian perkebunan karena masih terpaku dengan sektor tambang yang saat ini dianggap menjanjikan, maka bukan tidak mungkin jika dibiarkan lambat laun kiamat pangan akan mengancam di Kabupaten Bangka,” ungkapnya.

 

Selain itu Chandra Setyawan juga ikut menuturkan hal-hal penting yang dianggap menjadi komponen utama keamanan pangan yakni ketersediaan (availilability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability).

“Ketersediaan (availilability) yakni ada sumber makanan berkualitas yang dapat diandalkan dan konsisten, akses (access) masyarakat memiliki sumber daya yang cukup untukl memproduksi dan/ atau membeli makanan, pemanfaatan (utilization) bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kondisi sanitasi dasar untuk memilih, menyiapkan dan mendistribusikan makanan dengan cara menghasilkan nurtisi yang baik, sedangkan stabilitas (stability) merupakan kemampuan masyarakat mengakses dan memanfaatkan makanan secara stabil, dan berkelanjutan dari waktu ke waktu,” papar Chandra.

 

Lebih lanjut Widya Handini, lulusan Southampton University yang juga menjadi Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat STISIPOL Pahlawan 12 menjelaskan bahwa Kabupaten Bangka dengan kondisi lingkungan yang cukup serius akibat peralihan lahan pertanian dan perkebunan ke sektor tambang, menimbulkan polemik sehingga Bangka berpotensi mengalami ancaman kiamat pangan apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah daerah.

“Pemerintah Daerah harus mempertegas komitmennya dalam penanganan serius ketahanan pangan di Kabupaten Bangka. Kita ketahui lahan pertanian dan perkebunan yang kritis akibat dialihfungsikan sebagai lahan tambang yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya produktifitas lahan. Jika tidak dikelola dengan benar maka kita khawatirkan kedepan Kabupaten Bangka berpotensi mengalami kiamat Pangan,” ungkap Widya

 

Diharapkan melalui forum ini, gagasan, ide, saran yang terbentuk mampu memberikan refleksi bagaimana kondisi ketahanan pangan Kabupaten Bangka ke depan dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menghindari kiamat pangan yang kemungkinan akan terjadi. Pemerintah diharapkan mampu memetakan kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung ketahanan pangan. (egi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.