BIN, JAKARTA – Sebanyak 120 rumah warga rusak akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Adapun rincian rumah warga yang rusak yakni 51 rumah rusak ringan dan 69 rumah rusak berat. Kejadian ini terjadi dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Krueng Peunalom meluap pada Jumat (29/10) pukul 19.30 WIB.
BPBD Kabupaten Pidie menyebutkan banjir ini melanda lokasi di Gp. Peunalom I, Gp. Peunalom II, Gp. Layan, Gp. Pulo Mesjid yang terletak di Kecamatan Tangse. Di lokasi ini sedikitnya terdapat 120 KK terdampak.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Minggu (31/10) pukul 11.30 WIB, Kondisi banjir sudah surut dan situasi telah normal. Rumah warga dan fasilitas publik yang sebelumnya terkena material yang terbawa banjir, kini sudah dibersihkan. Upaya percepatan ini juga di percepat, dengan pengerahan alat berat guna membantu proses pembersihan sisa material banjir.
Sementara itu, bantuan logistik juga telah dan terus diberikan bagi warga terdampak guna pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi terdampak. Beberapa logisitik ini juga salah satunya bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM) di wilayah Kabupaten Pidie untuk bersama-sama memberikan upaya percepatan penanganan darurat.
Merujuk informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Pidie berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga tiga hari kedepan (3/11). Sementara itu, analisa InaRISK menunjukan Kabupaten Pidie memiliki potensi risiko banjir dengan kategori sedang hingga tinggi.
Menyikapi hal ini, BNPB menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk tetap waspada dan siaga, terlebih dalam menghadapi potensi La Nina yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022. Peningkatan curah hujan ini berpotensi memicu terjadinya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang.
Masyarakat dapat memperkuat diseminasi informasi melalui jaringan komunikasi digital maupun menggunakan telekomunikasi frekuensi radio sebagai sarana informasi awal peringatan dini. Sehingga dapat menjadi pertimbangan langkah yang dapat diambil dalam hal kesiapsiagaan.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB