BIN, PANGKALPINANG-Dibuka nya lelang jabatan di penghujung masa Jabatan Gubernur Erzaldi Rosman, terus menuai sorotan. Salah satunya beredar kabar bahwa nama-nama yang bakal memenangkan lelang jabatan tersebut sudah dikantongi sejak awal, serta sederet nama putra daerah yang hanya jadi penonton, karena tak berpeluang menjadi pemenang lelang. Huzarni Rani selaku mantan ketua BKD Babel menyoroti masalah ini bukan tanpa alasan. Pandangannya selaku mantan birokrat Babel sendiri ditenggarai beberapa kejanggalan yang muncul dalam proses lelang ini.
Bahkan salah seorang sumber tertutup wartawan mengatakan bahwa proses lelang yang telah berjalan sejauh ini ternyata belum ada SK resmi dari Gubernur Babel atas panitia seleksi (pansel) lelang jabatan. Tak hanya itu, Ketua Timsel yang seharusnya dijabat oleh Sekda, faktanya dijabat asisten Gubernur. Terkait hal ini, mantan penjabat Plt Bupati Bangka Barat tahun 2005 ini menilai semestinya hal tersebut tidak terjadi sehingga tidak menimbulkan spekulasi publik.
“Pertama ketua timsel tidak dijabat oleh Sekda. Padahal normatifnya harus diketuai oleh Sekda. Ini akhirnya memperkuat dugaan di masyarakat Babel bahwa Sekda Babel tidak dilibatkan dalam proses lelang-lelang jabatan selama ini. Dengan begini, Babel pecahkan rekor dapat 3 rekomendasi tegoran dari KASN karena pelanggaran prosedur lelang jabatan dan demosi yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam UU,” jelas Huzarni kepada wartawan Senin (18/10/21) dalam sambungan telepon.
“Kedua, sebelum diumumkan sudah beredar di masyarakat siapa yang akan terpilih, seperti Jantani Ali untuk Kadis PUPR, Amir Hamzah untuk Kadis ESDM, Kadis DKP nanti diisi oleh Zanuari Anizar, Kadis Kesehatan Andri Nurtito, Assisten 3 Rakhmat Dalu, Sedangkan Karo Ekbang Ahmad Yani. Kenapa lelang jabatan dibuka bulan Oktober di ujung waktu sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Babel? diduga punya alasan tersendiri, yakni menunggu calon jadi yang memenuhi syarat minimal golongan 4B tepat 1 Oktober 2021, untuk bisa ikut daftar sebagai calon peserta lelang jabatan Kadis eselon 2A,” tambah Huzarni lagi.
Huzarni juga menyoroti soal, jabatan assisten 1 Setda yang kosong dipegang Plt, tapi yang dilelang assisten 3 yang msih ada pejabat definitifnya, drg Mulyono bisa diduga yang bersangkutan akan nonjob bulan November. Selain itu, Kadishub, assisten 1 Setda dan Direktur RSUP yang dipegang Plt tidak dilelang terbuka dan akan jalur khusus jobpit.
“Seperti dalam lelang pengadaaan barang jasa dengan metode pemilihan langsung di mana calon pemenang hanya nyiapkan 2 calon pendamping untuk melengkapi syarat minimal 3 calon. Setau saya lelang jabatan dengan cara jobpit adalah alih mutasi antar jabatan bukan bersifat promosi dan dilakukan pada kesempatan pertama pada waktu posisi jabatan tersebut kosong bukan utk posisi yang sdh lama kosong. Untuk jobpit Kadishub beredar di masyarakat dan diduga disiapkan untuk pejabat dari Basel sedangkan untuk asisten 1 diduga disiapkan untuk Andi Kurniawan Plt assisten 1 saat ini. Dan tersisa jabatan Direktur RSUP yang sdh lama kosong dijabat Pt belum dilelang diduga belum ada minat atau belum ada calon jadi yang cocok,” terang Huzar lagi.
Huzar juga mengataka bahwa di Babel ada sekitar 20-an ASN berpendidikan S3 lulusan Unpad yang merupakan program beasiswa era Gubernur Eko Maulana Ali. Mereka sendiri sedianya diproyeksikan utk menduduki jabatan eselon 2 karena dianggap memahami administrasi pemerintahan daerah dan ahli kebijakan publik. Namun para SDM Babel yang mumpuni tersebut dikatakan tak terproyeksikan dalam jabatan-jabatan penting di pemerintah provinsi. padahal tujuan dari bea siswa itu dulunya supaya mereka menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah. Namun itu sekarang disebut Huzarni menjadi mubazir.
“Mereka mengatakan kepada saya, tidak ada yang mau daftar sebagai peserta lelang walaupun secara administrasi memenuhi syarat untuk daftar. Namun infonya mereka tak mau ikut karena sudah tau hasil akhir sebelum lelang dibuka. Mereka sudah tau siapa pemenangnya dan tidak mau dipermalukan oleh proses lelang yang diduga syarat rekayasa, di mana pengalaman, pendidikan dan kompetensi bukan sebagai ukuran,” jelas Huzarni.
Secara khusus Huzarni juga menyoroti mengenai keberpihakan terhadap calon pejabat yang merupakan putra daerah. Huzar menyayangkan informasi yang dapatnya banyak calon yang merupakan putra daerah, dengan kapabilias SDM yang cukup hanya menjadi penonton.
“Dari informasi yang beredar, calon jadi dalam lelang saat ini, jelas menunjukan tidak ada keberpihakan terhadap putra daerah. Kawan-kawan yang merupakan putra daerah Babel justru hanya jadi penonton. Bahkan ASN yang saat ini jadi terperiksa pun diduga tetap calon jadi, walaupun yang daftar untuk posisi Kadis PUPR ada ASN berpendidikan S3 yang lebih mumpuni, lebih senior dan dengan rekam jejak bersih. Semoga saja Pemprov Babel tetap dalam koridor untuk menjadi provinsi teladan sesuai semangat pembentukan provinsi Babel, dijauhkan dari praktek jual beli jabatan seperti kejadian beberapa kepala daerah ayang kena OTT KPK karena jual beli jabatan. Mudahan di Babel tidak ada kepala daerah yang gunakan semboyan; Hidup berakal mati beriman, Hidup berakal jangan sampai diakal,
Lebih baik ngakal daripada kena akal.(doni)
