BIN, TOBOALI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, resmi meluncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 pada Rabu (5/3/2025).
Acara ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube KPK RI.
Peluncuran ini diikuti oleh berbagai pejabat daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi. Turut mendampingi secara daring Pj. Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda; Inspektur Daerah, Mulyono; serta sejumlah pejabat dan pegawai terkait dalam pengelolaan IPKD/MCP.
Mereka mengikuti kegiatan ini dari ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Peluncuran IPKD MCP 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menegaskan bahwa keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Bangka Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dengan adanya indikator yang jelas dalam IPKD MCP, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menerapkan kebijakan antikorupsi di berbagai sektor,” ujar Debby.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Bangka Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan integritas dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalisir potensi korupsi.
Dengan adanya IPKD MCP, Pemkab Bangka Selatan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja agar lebih efisien dan sesuai dengan prinsip good governance.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi dalam mencegah praktik korupsi serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” tegas Debby.
Peluncuran IPKD MCP 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan antikorupsi secara lebih terstruktur dan sistematis, sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia. (Yudi)
