BIN, JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran kementerian, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan anggaran belanja iklan pemerintah kepada perusahaan pers.
“Saya tahu perusahaan pers sedang menghadapi masa sulit platform digital. Ini pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga terus mencari solusi dan kebijakan alternatif untuk perusahaan pers dalam negeri. Ini berkali-kali saya sampaikan,” ujarny saat pembukaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).
Hal itu menurut Joko Widodo merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya menghidupkan media mainstream, dan juga salah satu upaya meredam masifnya informasi sesat yang berseliweran di media sosial.
“Itu kerjasama iklan antara pemerintah daerah misalnya dengan media-media mainstream harus dilakukan dan diperkuat, Saya minta seluruh Pemda, seluruh instansi untuk alokasikan belanja iklan, berita, dan sebagainya, tidak akan rugi untuk melawan gelombang hoax yang dahsyat saat ini,” kata Jokowi.
Terpisah, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fakhruddin Halim menyambut baik pernyataan Jokowi.
Menurut Fakhruddin, salah satu upaya meredam informasi hoax, satu-satunya cara adalah dengan memperkuat media mainstream.
“Untuk itu kita berharap pemerintah daerah, merespon apa yang disampaikan Presiden, namun sebenarnya tidak hanya Pemda, juga BUMN dan perusahaan swasta lainnya. Kita satukan persepsi, kita cari formula kerjasama yang pas seperti apa,” kata Fakhruddin.
Hal ini juga terkait dalam memperkuat institusi media dan wartawan agar semakin profesional dalam menyajikan berita bermutu yang dibutuhkan publik. (in)
